Kemenkumham Jateng Laksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Atas Implementasi SAKIP

    Kemenkumham Jateng Laksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Atas Implementasi SAKIP
    Dok. Humas Rutan Kudus

    BANDUNGAN – Selasa, (23/4) untuk meningkatkan capaian nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Evaluasi Mandiri dan Evaluasi Berjenjang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenerintah Atas Implementasi SAKIP. 

    Bertempat di Griya Persada Convention Hotel & Resort, kegiatan dibuka secara langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto. Hadir mendampingi Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor. 

    Mengawali sambutannya, Kakanwil menekankan pentingnya tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

    “Berdasarkan amanat Permenpan-RB Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil, ” terangnya.

    “Sasaran evaluasi SAKIP tersebut merupakan seluruh komponen dari manajemen kinerja yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan terakhir pengukuran capaian kinerja, ” katanya. 

    Ia juga berpesan kepada jajaran untuk melakukan langkah korektif sesuai dengan hasil evaluasi. 

    “Kami minta kepada semua Kepala Unit Pelaksana Teknis dan jajarannya untuk segera melakukan pembenahan, mengambil langkah – langkah korektif pada masing–masing unit kerja sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi bisa segera terwujud, ” pesannya. 

    Sementara itu, Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto berkesempatan menyampaikan laporan kegiatan.

    Ia mengatakan jika SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sistem ini merupakan sistem integrasi dari sistem perencanaan, pengadaan dan pelaporan kinerja yang selaras sistem akuntabilitas keuangan dalam hal ini setiap instansi diwajibkan melaporkan penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya terhadap ketentuan yang berlaku.

    Sebagai informasi, hadir secara langsung dalam giat ialah Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Dedi Hartono dan Kepala UPT Se Eks Karesidenan Semarang. Kanwil Kemenkumham Jateng juga menggandeng Kemenpan RB dan pendamping dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal untuk hadir sebagai narasumber pada kegiatan yang akan berlangsung hingga Jumat (26/04).

    kemenkumhamjateng kemenkumhamri
    David Fernanda Putra

    David Fernanda Putra

    Artikel Sebelumnya

    Penguatan Integritas Dan Halal Bihalal Kemenkumham...

    Artikel Berikutnya

    Komandan Kodim 0722/Kudus Dampingi Mentri...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Polri Tegaskan Transparansi dan Ketegasan dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Personil pada Event DWP
    Kompolnas Apresiasi Langkah Progresif Polri dalam Penanganan Kasus Oknum Polisi pada Event DWP
    KADIVMIN KEMENKUMHAM JATENG TEKANKAN KOMPETENSI DAN INTEGRITAS, LANTIK NOTARIS, MPD NOTARIS, DAN PEJABAT NON-MANAJERIAL

    Ikuti Kami